Siap Maju di Pilgub 2024, Romi : Kalau Sudah Bismillah Gaspol Demokrat Ajak Nasdem dan PKS Segera Bentuk Sekretariat Perubahan untuk Usung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024 Dikunjungi Kapolres Tanjab Barat, Warga Penerima Bedah Rumah Tersenyum Karyawan Gelapkan Alat Jaringan Tower Perusahaan, Diringkus Tim Anti Bandit Polres Merangin Koperasi Primer Kartika Garuda Putih Gelar Rapat Anggota Tahunan

Home / PDIP

Sabtu, 14 Januari 2023 - 00:35 WIB

Relasi Parpol Pengusung dan Presiden yang Kuat merupakan Perintah Konstitusi

Kegiatan HUT PDI Perjuangan ke-50 Tahun. FOTO : Ist

Kegiatan HUT PDI Perjuangan ke-50 Tahun. FOTO : Ist

JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pada HUT PDIP ke-50 Tahun, yang menyampaikan terkait relasi antara Partai Politik Pengusung dengan Presiden merupakan pernyataan yang konstitusional dan sesuai dengan konteks ketatanegaraan Indonesia. Beberapa pakar hukum menyampaikan pandangannya.

Jimmy Z. Usfunan, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Udayana, mengungkapkan beberapa argumentasi. Pertama, pasca reformasi, UUD 1945 memberikan ruang andil yang besar bagi Partai Politik dalam penyelenggaraan negara.

Seperti mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden, maupun saat Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

BACA JUGA  33 Link Twibbon Hari Pramuka Tahun 2022 Apik dan Keren

Kedua, UU 2/2008 dan UU 2/2011 tentang partai Politik (UU Partai Politik), menjelaskan bahwa keberadaan Partai Politik dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita.

Hal ini berimplikasi bahwa setiap partai politik memiliki asas dan ciri masing-masing yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Partai Politik.

BACA JUGA  Reses di Desa Rawa Medang, Ketua Fraksi PDIP Tampung Aspirasi Warga

Ketiga, ketika seorang warga negara direkrut menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Pengusung, maka secara sadar warga negara tersebut mengikatkan dirinya dalam komitmen perjuangan demi kepentingan bangsa dan negara melalui garis, asas, ciri, dan cita-cita yang telah dibangun dalam suatu Partai Politik. Atas dasar itu, relasi antara Presiden dan Partai Politik pengusung tidak boleh terputus.

Share :

Baca Juga

PDIP

Peduli Terhadap Sesama, Fraksi PDI Perjuangan Tanjab Barat Berikan Bantuan Bagi Korban Kebakaran

PDIP

Reses di Desa Rawa Medang, Ketua Fraksi PDIP Tampung Aspirasi Warga